Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan e-Government

Executive Summary

Dengan mengadopsi Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan, Kepala negara semua anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) berkomitmen berbagi visi untuk memperbaiki kehidupan manusia dan transformasi dunia tahun 2030. Visi ini menunjukkan bahwa dunia bebas kemiskinan, kelaparan, penyakit dan kekurangan. Terdapat 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan - SDGs (Sustainable Development Goals) dan 169 target yang merupakan inti dari Agenda 2030 membidik pada masyarakat yang maju, planet, kemakmuran, perdamaian dan partnerships. Mereka bertujuan untuk memproteksi HAM dan mendukung persamaan gender dan memberi kewenangan kepada para perempuan dan gadis.

SDG ke-16 meminta institusi-institusi efektif, accountable dan inclusive di semua level, dalam framework masyarakat yang damai dan inclusive. Ini menunjukkan pengakuan bahwa institusi-institusi sangat penting untuk merealisasikan visi agenda tersebut dan mencapai setiap SDG.

Pemerintah bersama sektor swasta dan civil society akan memainkan peran central dalam implementasi SDG. Mereka akan mengemudikan prinsip-prinsip dan tujuan-tujuan Agenda 2030 di seluruh institusi publik tingkat lokal, nasional, regional dan internasional. Ini berarti jaminan bahwa sasarannya mencakup pemberantasan kemiskinan dan “Leaving No One Behind”, sebuah kunci Agenda 2030, memandu semua institusi, aktor dan kebijakan serta penyelenggaraan layanan publik.

Mencapai SDGs akan membutuhkan komitmen kuat, kepemimpinan berani, kreativitas, inovasi pemerintah sebaik kapasitas yang kuat dan cara-cara implementasi yang memadai.

Itu juga akan membutuhkan pembuatan keputusan yang berpandangan jauh dan holistik. SDG hanya akan tercapai jika aktor-aktor sektor publik dan swasta melakukan pendekatan terintegrasi dan berimbang (integrated and balanced approach) untuk dimensi sosial, ekonomi dan lingkungan – sama halnya dengan area-area SDG yang bermacam-macam. Level integrasi kebijakan dan koordinasi institusional yang belum terjadi sebelumnya akan dibutuhkan agar progress pada semua SDG berjalan pada waktu yang sama, membangun interrelasi dan sinergi di antaranya.

Oleh karena itu, penting memikirkan kembali bagaimana menyediakan akses universal untuk layanan-layanan yang berkualitas saat memastikan keputusan-keputusan yang koheren, mengembangkan kebijakan-kebijakan yang terintegrasi dan meningkatkan efektivitas, transparansi dan akuntabilitas. Banyak negara yang terlibat dalam jalur ini.

Survey 2016 telah dilaksanakan. Survey tersebut menganalisis bagaimana e-government mengembangkan dan mencocokkan diri untuk mendukung realisasi SDGs. Melalui layanan-layanan elektronik dan mobile, e-government bertujuan pada peningkatan relationship antara manusia dan pemerintahnya. E-government bertujuan membuat penyelenggaraan layanan publik lebih efektif, accessible dan responsif terhadap kebutuhan manusia. E-government juga bertujuan meningkatkan partisipasi dalam pembuatan keputusan dan membuat institusi-institusi publik lebih transparan dan accountable. Tujuan e-government adalah konsisten dengan prinsip-prinsip dan tujuan-tujuan Agenda 2030 serta berkontribusi terhadap implementasi Agenda tersebut.

Pada waktu yang sama, kemajuan dalam e-government harus harus berjalan dengan usaha-usaha menjembatani kesenjangan digital (digital divide). Banyak sekali orang tidak memiliki akses ke layanan-layanan internet atau mobile. Menjembatani kesenjangan digital dan memastikan bahwa poorest and most vulnerable benefit dari kemajuan di bidang ICT dan e-government membutuhkan pendekatan terintegrasi ke kebijakan publik. Cara-cara ini menunjukkan berbagai segi ketidaksamaan antara manusia, negara, dan daerah – sebuah usaha di mana ICT juga banyak memfasilitasi – juga ketika mengambil tindakan-tindakan untuk mendukung akses ke semua dan meningkatkan kerjasama regional dan internasional. “Leaving no one behind” membutuhkan perbaikan akses ke koneksi broadband berkecepatan tinggi untuk semua melalui insfrastruktur yang handal dan berkualitas tinggi, serta mengambil pendekatan holistik yang mengalamat ke faktor sosial, ekonomi dan lingkungan yang mempengaruhi digital inclusion.

Survey ini menawarkan potret perkembangan e-government negara-negara di dunia. Penemuannya dapat digunakan untuk merefleksikan jenis e-government yang akan sangat mendukung implementasi SDG. Penemuan ini juga dapat membantu negara-negara saling belajar satu sama lain dan saling mendukung usaha-usaha menyediakan layanan-layanan elektronik dan mobile yang inklusif dan pantas untuk semua serta menjembatani kesenjangan digital.

Diterjemahkan dari: UNITED NATIONS E-GOVERNMENT SURVEY 2016

Bitcoin Offers:
Free Bitcoin, Double Bitcoin, Bitcoin Investment, Bitcoin Trading


"Bitcoin and Forex are high risk business. We must join them smartly."