Executive
Summary
Dengan mengadopsi
Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan, Kepala negara semua anggota Perserikatan
Bangsa-Bangsa (PBB) berkomitmen berbagi visi untuk memperbaiki kehidupan
manusia dan transformasi dunia tahun 2030. Visi ini menunjukkan bahwa dunia
bebas kemiskinan, kelaparan, penyakit dan kekurangan. Terdapat 17 Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan - SDGs (Sustainable Development Goals) dan 169 target
yang merupakan inti dari Agenda 2030 membidik pada masyarakat yang maju,
planet, kemakmuran, perdamaian dan partnerships. Mereka bertujuan untuk
memproteksi HAM dan mendukung persamaan gender dan memberi kewenangan kepada
para perempuan dan gadis.
SDG ke-16
meminta institusi-institusi efektif, accountable dan inclusive di semua level,
dalam framework
masyarakat yang damai dan inclusive. Ini menunjukkan pengakuan bahwa
institusi-institusi sangat penting untuk merealisasikan visi agenda tersebut
dan mencapai setiap SDG.
Pemerintah
bersama sektor swasta dan civil society akan memainkan peran central dalam
implementasi SDG. Mereka akan mengemudikan prinsip-prinsip dan tujuan-tujuan
Agenda 2030 di seluruh institusi publik tingkat lokal, nasional, regional dan
internasional. Ini berarti jaminan bahwa sasarannya mencakup pemberantasan
kemiskinan dan “Leaving No One Behind”, sebuah kunci Agenda 2030, memandu semua
institusi, aktor dan kebijakan serta penyelenggaraan layanan publik.
Mencapai SDGs
akan membutuhkan komitmen kuat, kepemimpinan berani, kreativitas, inovasi pemerintah
sebaik kapasitas yang kuat dan cara-cara implementasi yang memadai.
Itu juga akan
membutuhkan pembuatan keputusan yang berpandangan jauh dan holistik. SDG hanya
akan tercapai jika aktor-aktor sektor publik dan swasta melakukan pendekatan
terintegrasi dan berimbang (integrated and balanced approach) untuk dimensi
sosial, ekonomi dan lingkungan – sama halnya dengan area-area SDG yang
bermacam-macam. Level integrasi kebijakan dan koordinasi institusional yang
belum terjadi sebelumnya akan dibutuhkan agar progress pada semua SDG berjalan
pada waktu yang sama, membangun interrelasi dan sinergi di antaranya.
Oleh karena itu,
penting memikirkan kembali bagaimana menyediakan akses universal untuk
layanan-layanan yang berkualitas saat memastikan keputusan-keputusan yang
koheren, mengembangkan kebijakan-kebijakan yang terintegrasi dan meningkatkan
efektivitas, transparansi dan akuntabilitas. Banyak negara yang terlibat dalam
jalur ini.
Survey 2016
telah dilaksanakan. Survey tersebut menganalisis bagaimana e-government
mengembangkan dan mencocokkan diri untuk mendukung realisasi SDGs. Melalui layanan-layanan
elektronik dan mobile, e-government bertujuan pada peningkatan relationship
antara manusia dan pemerintahnya. E-government bertujuan membuat penyelenggaraan
layanan publik lebih efektif, accessible dan responsif terhadap kebutuhan
manusia. E-government juga bertujuan meningkatkan partisipasi dalam pembuatan
keputusan dan membuat institusi-institusi publik lebih transparan dan accountable.
Tujuan e-government adalah konsisten dengan prinsip-prinsip dan tujuan-tujuan
Agenda 2030 serta berkontribusi terhadap implementasi Agenda tersebut.
Pada waktu yang
sama, kemajuan dalam e-government harus harus berjalan dengan usaha-usaha
menjembatani kesenjangan digital (digital divide). Banyak sekali orang tidak memiliki
akses ke layanan-layanan internet atau mobile. Menjembatani kesenjangan digital
dan memastikan bahwa poorest and most vulnerable benefit dari kemajuan di
bidang ICT dan e-government membutuhkan pendekatan terintegrasi ke kebijakan
publik. Cara-cara ini menunjukkan berbagai segi ketidaksamaan antara manusia,
negara, dan daerah – sebuah usaha di mana ICT juga banyak memfasilitasi – juga ketika
mengambil tindakan-tindakan untuk mendukung akses ke semua dan meningkatkan kerjasama
regional dan internasional. “Leaving no one behind” membutuhkan perbaikan akses
ke koneksi broadband berkecepatan tinggi untuk semua melalui insfrastruktur
yang handal dan berkualitas tinggi, serta mengambil pendekatan holistik yang
mengalamat ke faktor sosial, ekonomi dan lingkungan yang mempengaruhi digital
inclusion.
Survey ini
menawarkan potret perkembangan e-government negara-negara di dunia. Penemuannya
dapat digunakan untuk merefleksikan jenis e-government yang akan sangat
mendukung implementasi SDG. Penemuan ini juga dapat membantu negara-negara saling
belajar satu sama lain dan saling mendukung usaha-usaha menyediakan
layanan-layanan elektronik dan mobile yang inklusif dan pantas untuk semua serta
menjembatani kesenjangan digital.
Diterjemahkan dari: UNITED NATIONS E-GOVERNMENT
SURVEY 2016
Bitcoin Offers:
Free Bitcoin, Double Bitcoin, Bitcoin Investment, Bitcoin Trading
"Bitcoin and Forex are high risk business. We must join them smartly."
No comments:
Post a Comment